kepemimpinan pancasila (Yuswa Eko Prayoga E42008059)

KEPEMIMPINAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF PEMIMPIN YANG ADA DI INDONESIA

Oleh: Yuswa Eko Prayoga

A.    Konsep kepemimpinan pancasila

Kepemimpinan adalah seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai teori kepemimpinan telah dikemukakan oleh berbagai ahli, baik para ilmuan dari negara-negara asing, sampai pada ilmuan-ilmuan lokal kita. Teori kepemimpinan telah dipelajari dalam jangkauan yang tidak singkat waktunya. Namun sampai sekarang masih selalu diperdebatkan kepemimpinan model apa yang cocok untuk diterapkan dalam berbagai situasi terutama di negara indonesia ini.

Studi tentang kepemimpinan sudah sangat tua dan melahirkan begitu banyak teori, mulai dari the great men theory yang menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan, kemudian dilanjutkan dengan teori sifat yang mencoba menidentifikasi kepemimpinan berdasarkan sifat-sifat yang melekat pada pemimpin yang berhasil, kemudian lahir teori prilaku yang menanalisis kepemimpinan yang berhasil itu ditentukan oleh prilaku-prilaku tertentu, dan teori kontingensi yang menganalisis bahwa kepemimpinan itu harus didasarkan pada situasi dan kondisi dimana kepemimpinan itu dijalankan. Inilah garis besar teori kepemimpinan yang berkembang selama ini. Namun pada tataran teori ini tidak satupun teori yang bisa menjelaskan konsep teori apa yang cocok untuk situasi kondisi yang ada di indonesia sebagaimana yang dijelaskan oleh teori situasional atau kontingensi. Ada suatu konsep yang dikemukankan dari teori lokal yang berdasarkan falsafah hidup bangsa indonesia yaitu pancasila.

Kepemimpinan pancasila, pernahkah anda mendengar teori ini? Teori ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan itu harus didasarkan pada nilai-nilai pancasila seperti yang dijelaskan oleh lima sila yang ada pada idiologi negara ini. Kepemimpinan pancasila menurut Drs. Sukarna dalam bukunya yang berjudul “kepemimpinan dalam administrasi Negara” adalah kepemimpinan yang Thesis (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), kepemimpinan yang humanis (memiliki rasa kemanusian), kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang runitaris (mempersatukan) dan kepemimpinan yang sosial justice ( kepemimpinan yang berkeadilan).

Kepemimpinan pancasila mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kepemimpinanya, baik itu nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Secara lebih terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1.      Kepemimpinan Thesis atau yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa

Kepemimpinan Thesis adalah kepemimpinan yang religius dan melaksanakan hal-hal yang harus diperbuat yang diperintahkan Tuhannya, dan menjauhkan diri dari setiap larangan Tuhan dan agamanya. Kepemimipinan ini didasarkan pada sila pertama yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  Kepemimpinan tipe thesis ini biasanya dimainkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh religius dan pemimpin yang taat pada aturan agamanya. Ajaran-ajaran agama menjadi tolak ukur setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin yang seperti ini. Konsep kepemimpinan thesis ini sangat susah diterapkan karena merupakan konsep ideal suatu kepemimpinan, dan merupakan das sein namun das sollennya tidak semua pemimpin mampu mewujudkannya. Kepemimpinan tipe ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya, misalnya islam dengan gaya nabi panutannya yaitu Nabi Muhammad, kemudian Kristen dengan tokoh panutannya yaitu Jesust Crist, serta  Hindu dan Budha dengan Dewa yang mereka yakini sebagai tokoh panutan dalam bertindak.

2.      Kepemimpinan yang humanis

Kepemimpinan model ini berdasarkan sila ke-2 pancasila kita yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka setiap tindakan kepemimpinan harus berdasarkan perikemanusiaan, perikeadaban dan perikeadilan. Perikemanusiaan diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan nilai-niali kemanusiaan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Perikeadaban dimaksudkan sebagai nilai-nilai manusia yang beradab, yang memiliki etika sosial yang kuat dan menjunjung tinggi kebersamaan yang harmonis. Kemudian perikeadilan dianggap sebagai prilaku pemimpin yang adil kepada setiap orang yang dipimpinnya, adil bukan berarti sama rata, namun adil sesuai dengan hak dan kewajibannya atau sesuai dengan porsinya. Praktek kepemimpinan model ini juga tidak gampang, perlu pembelajaran dan penghayatan yang mendalam dan harus tertanam dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari para pemimpin model ini.

3.       Kepemimpinan yang unitaris atau nasionalis

Kepemimpinan yang mengacu pada sila ke-3 ini yaitu persatuan indonesia tidak boleh melepaskan diri dari nasionalisme yang sehat. Nasionalisme diartikan sebagai kesetiaan tertinggi dari setiap inividu ditujukan kepada kepribadian bangsa. Ada 4 fungsi nasionalisme bagi kepemimpinan administratif menurut Drs. Sukarna, yaitu:

a.       Mempersatukan seluruh kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan bangsa indonesia

b.      Mengeliminasi dominasi asing, ataupun yang bersifat asing dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya

c.       Mempertahankan kepribadian bangsa indonsia di tengah-tengah percaturan global

d.      Mengusahakan gengsi dan pengaruh dalam dunia internasional

Kepemimpinan yang menyatukan yang menjadikan perbedaan itu ke suatu arah tujuan bersama itulah ide utama dari kepemimpinan tipe ini, dengan perbedaan yang ada kita tetap teguh dan kuat dalam menghadapi tantangan dan acaman dari luar. Esensinya bahwa rasa cinta pada negeri yang rasional dan kemampuan untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakatnya. Kepemimpinan tipe ini harus bebas dari primordial yang sempit, harus mempunyai wawasan nusantara yang mendalam, agar tidak terpengaruhi oleh iming-iming asing yang menggoda sesaat.

4.      Kepemimpinan demokratik

Kepemimpinan administratif yang mengacu pada sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau dengan kata lain adalah kepemimpinan demokratis pancasila. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yang demokratis pancasila ini menurut Drs. Sukarna adalah sebagai berikut:

a.       Kepemimpinan administartif tunduk dan taat kepada kehendak serta aspirasi-aspirasi rakyat di dalam segala bidang baik yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

b.      Kepemimpinan administratif selalu melaksanakan amanat rakyat yang tertuang dalam falsafah hidupnya sendiri, UUD dan aturan lain yang ada dibawahnya yang merupakan aspirasi dan suara rakyat

c.       Kepemimpinan demokratik selalu menjunjung tinggi falsafah”ambeg paramarta” yaitu mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, buka ororiter atau tirani

d.      Kepemimpinan demokratik harus menjunjung tinggi penegakan hukum, karena negara kita adalah negara hukum

e.       Kepemimpinan administratif mempunyai kewajiban untuk menegakan HAM

f.       Kepemipinan yang demokratik pada dasarnya tidak memusatkan kekuasaan pada satu tangan, namun meyerahkannya kepada pembagian yang proporsional.

5.      Kepemimpinan social justice

Kepemimpinan yang didasarkan pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kepemimpinan berkeadilan itulah konsep dasar teori ini, adil dalam hal ini bukan sama rata dan sama rasa, namu lebih pada adil yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, harus proporsional, oleh karena itu untuk menerapkan kepemimpinan ini perlu strategi yang tepat untuk mengasah kemampuan membuat suatu kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana. Pemimpin yang menganut paham ini harus pandai membaca situasi, harus pandai mencari kearifan dan menemukan hal-hal yang tidak pernah dikemukakan orang lain yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri kepemimpinan yang berkeadilan (Sukarna, 2006,75), yaitu:

a.       Kepemimpinan selalu mendahulukan kepentingan orang yang mengikutinya atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok;

b.      Tidak bersifat nepotisme atau mendahulukan orang-orang terdekat dalam setiap pengambilan;

c.       Mampu menegakkan keadilan;

d.      Tidak mungkin mewujudkan keadilan sosial jika dalam suatu negara atau suatu organisasi yang pemimpinnya menganut paham otoriterisme, karena dalam konsep otoriterisme tidak meengenal keadilan model ini;

e.       Menempatkan pengikutnya diatas segalanya, karena dia sebagai pelayan pengikutnya;

B.     Bagaimana dengan kepemimpinan di Indonesia sampai saat ini?

Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, dimana pola hidup masyarakatnya selalu berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada pancasila. Namun apa yang terjadi, masih banyak dari masyarakat kita yang bisa dan mau mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya. Begitu juga dengan para pemimpin kita, kita lihat dari puncak teratas kepemimpinan negeri kita yaitu presiden-presiden kita. Kita mulai dari presiden kita pertama yaitu Sukarno. Sukarno adalah pencetus dan salah satu the founding father bangsa ini. Pancasila juga terlahir dari konsep para founding father bangsa ini, namun jika kita lihat dari kepemimpinan Sukarno bahwa Sukarno lebih menonjolkan kharismatiknya, tak sedikit orang yang meragukan Sukarno, namun apakah Sukarno sudah menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kepemimpinannya. Sukarno jika kita lihat dari sejarahnya juga tidak menerapkan seluruhnya dari nilai-nilai pancasila, hal ini terbukti dengan keinginannya untuk menjadi presiden seumur hidup, hal ini sangat bertentangan dengan nilai dari sila ke-4 yaitu dengan nilai-nilai demokrasinya. Begitu juga dengan paham komunisme yang menurut sejarah dianut oleh Sukarno, hal ini bertentang dengan prinsip keadilan yang dijelaskan dalam konsep kepemimpinan yang berkeadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada porsinya bukan sama rata dan sama rasa.

            Kita beralih pada prsiden kita kedua yaitu Suharto, selama 32 tahun pemerintahan Suharto banyak mendapat pertentangan dan kritikan. Kepemimpinan yang dinilai banyak pihak sangat otoriter dan sangat sentralistik ini sangat tidak cocok dengan prinsip kepemimpinan pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonsia. Di dalam konsep kepemimpinan pancasila tadi sudah penulis jelaskan bahwa sangat sulit untuk menerapkan kepemimpinan yang berkeadilan pada Negara atau pemimpin yang otokratik. Begitu juga dengan masa pemerintahannya yang sangat lama menyebabkan prisip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam sila ke-4 tidak bisa terpenuhi.

            Kemudian kita berlanjut ke presiden ketiga kita yaitu Habibie. Seorang yang berlatar belakang seorang teknokrat ini menjadi presiden menggantikan Suharto yang didesak mundur oleh banyak kalangan. Habibie jika kita lihat dalam kepemimpinannya  juga belum bisa menerapkan nilai-niali pancasila secara keseluruhan kepemimpinannya. Kepemimpinan pancasila itu adalah kepemimpinan yang unitaris dan nasionalis, namun pada kasus presiden ketiga kita ini, dia mengambil keputusan yang kurang tepat mengadakan jakak pendapat untuk kemerdekaan Timor-timor, sehingga apa yang disebut menyatukan seluruh tumpah darah Indonesia seperti semangat yang ada pada the founding father kita masih kita ragukan, keutuhan NKRI adalah harga mati, namun presiden kita yang satu ini berfikiran lain.

Gusdur dalam kepemimpinannya juga belum bisa menerapkan pancasila secara utuh dalam kepemimpiannya, hal ini terlihat dari pola kepemimpinannya yang instan dan banyak menimbulkan pro dan kontra. Tak terlepas dari kekurangannya, gusdur juga punya kelebihan-kelebihan yang mencerminkan nilai-nilai pancasila, seperti sikapnya yang meenghargai perbedaan, baik itu agama, ras, suku dan golongan, diizinkannya agama konghucu masuk ke indonseia sebagai agama keenam yang ada di Indonesia menunjukan bahwa Gusdur sangat berkomitmen menerapkan kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan esensi sila pertama yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Megawati, putri dari presiden pertama kita ini menjadi presiden wanita pertama kita. Kharismatik sang ayah yang masih terngiang di hati banyak masyarakat membuat sosok megawati ini tidak bisa terlepas dari pesona ayahnya. Sosok yang dikenal radikal dengan pemerintah ini menjadi presiden dengan gayanya yang radikal dan dalam perkembangan kepemimpinannya terdapat perubahan yang signifikan pada ketatanegaraan kita, seperti adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, memantabkan konsep otonomi daerah yaitu konsep desentralisasi dan dekonsentrasi sehingga paham-paham otoriter tidak lagi melekat pada sistem negara kita. Terlepas dari kebaikannya megawati juga banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila kita seperti yang dijabarkan lagi dalam UUD 1945 kita, seperti penjualan perusahaan-perusahaan Negara kita yang notabene adalah menguasai hajat hidup orang banyak, seperti saham indosat dan sebagainya.

Yang terakhir adalah SBY, yaitu prsiden keenam kita, yang merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sosok yang dikenal punya kharisma, yang berasal dari seorang prajurit ini dinilai sudah cukup baik dalam menerapkan nilai-nilai pencasila dalam kepemimpinannya. Hal ini ditunjukan dengan sistem demokrasi yang semakin membaik, tipe kepemimpian yang elegan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga dia disebut banyak pihak lamban dalam mengambil keputusan. Namun terlepas dari hal-hal baiknya terdapat juga kelemahan dari presiden kita ini, seperti yang dijelaskan dalam konsep kepemipinan yang unitaris diatas, maka seorang pemimpin harus bisa membatasi pengaruh-pengaruh asing yang bertentangan dengan niali-niali masyarakat kita, dalam konteks ini dapat kita lihat sekarang dengan perekonomian sistem dunia yang merajalela seperti perdagangan bebas, masuknya nilai-nilai barat yang bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran bangsa indonesia membuat catatan kurang baik jika kita lihat dari perspektif kepemimpinan pancasila.

Dari seluruh penjelasan yang diungkapkan penulis diatas, dapat disimpulakan bahwa tak seorang pun dari presiden-presiden kita ini yang mampu menerapkan konsep kepemimpinan pancasila ini dengan sepenuhnya. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan pancasila hanya menjadi konsep idealnya kepemimpinan dengan konteks Indonesia. Konsep ideal ini sangat sulit untuk dicapai secara penuh namun hanya sebatas mendekati bisa kita katagorikan dengan kepemimpinan yang  baik dalam konteks indonesia.

Sumber:

Sukarna,Drs, 2006.”Kepemimpinan Dalam Administrasi Negara: Pemerintahan Teori A-Z), Mandar Maju, Bandung

Siagian, Sondang P, 2003“Teori Dan Praktek Kepemimpinan”Rineka Cipta, Jakarta